Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 yaitu sebagai berikut :

• a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
• b. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik;
• c. Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan.

A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

       Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu :

       a. Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan :

•            1. Profil Pengadilan (struktur organisasi, alamat/telepon/faksimili dan alamat situs,
•                LHKPN Hakim / Panitera yang telah diverivikasi KPK, dll);
•            2. Prosedur beracara di Pengadilan;
•            3. Biaya penyelesaian perkara dan biaya hak kepaniteraan lain;
•            4. Agenda sidang.

      b. Informasi Terkait Hak Masyarakat :

•           1. Hak masyarakat (hak bantuan hukum, biaya perkara cuma-cuma, dll);
•           2. Prosedur pengaduan dugaan pelanggaran Hakim/Pegawai dan hak-hak pelapor).

      c. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan :

•           1. Ringkasan program/kegiatan Pengadilan (missal nama kegiatan, target, capaian,
•               DIPA, dokumen negara lainnya, dll);
•           2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
•           3. Ringkasan Laporan laporan keuangan (termasuk rencana dan laporan realisasi anggaran).

      d. Informasi Laporan Akses Informasi :

             Ringkasan laporan akses informasi (misal jumlah permohonan informasi yang diterima

             dan ditolak serta alasan penolakan).

      e. Informasi Lain :

             Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap

             kantor Pengadilan.

B. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik

        Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi :

        a. Umum

            Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat :

•             1. Nomor;
•             2. Ringkasan Isi Informasi;
•             3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
•             4. Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi;
•             5. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
•             6. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
•             7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

       b. Informasi tentang Perkara dan Persidangan :

•            1. Seluruh Putusan dan Penetepan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap
•                maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau
•                naskah elektronik, bukan salinan resmi);
•            2. Buku register Perkara;
•            3. Data statistik perkara;
•            4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
•            5. Laporan penggunaan biaya perkara.

      c. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan :

•           1. Statistik pelanggaran Hakim / Pegawai;
•           2. Statistik penjatuhan hukuman disiplin;
•           3. Inisial nama Hakim / Pegawai yang dijatuhi hukuman;
•           4. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

      d. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian :

•           1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung,
•               Surat Edaran Mahkamah Agung;
•           2. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung;
•           3. Hasil penelitian yang dilakukan.

     e. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan :

•          1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
•          2. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;
•          3. Profil Hakim dan Pegawai (Nama, riwayat pekerjaan / pendidikan dll);
•          4. Data statistik kepegawaian;
•          5. Anggaran Pengadilan dan laporan keuangannya;
•          6. Surat menyurat pimpinan/pejabat Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, 
•              kecuali yang bersifat rahasia.

     f. Informasi Lain :

•         1. Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi
•             penerimaan Hakim/Pegawai;
•         2. Pihak berperkara/kuasanya dapat meminta informasi Berita Acara Persidangan dan surat-surat
•             yang diajukan dalam sidang;
•         3. Informasi lain yang dinyatakan terbuka dalam putusan Komisi Informasi atau putusan Pengadilan
•             yang telah inkrach.

C. Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan

•         1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
•         2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
•         3. DP3/evaluasi kinerja individu hakim/pegawai;
•         4. Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim/pegawai;
•         5. Identitas Hakim/Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
•         6. Catatan dan dokumen proses mediasi di Pengadilan;
•         7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan
•             hakim dalam perkara-perkara tertentu;
•         8. Seluruh / bagian tertentu dari informasi lain yang tidak disebutkan secara tegas sebagai informasi
•             yang wajib diumumkan atau dapat diakses publik, yang jika dibuka (setelah melalui proses uji
•             konsekuensi), dianggap akan membawa konsekuensi negatif sebagai berikut :
•         9. Menghambat proses penegakan hukum;
•       10. Menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;
•       11. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
•       12. Mengungkapan kekayaan alam Indonesia;
•       13. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
•       14. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
•       15. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
•       16. Mengungkap rahasia pribadi;
•       17. Merugikan secara serius proses penyusunan kebijakan (khusus permintaan informasi berupa
•             memo atau surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang
•             sifatnya dirahasiakan;
•       18. Melanggar Undang-undang (yakni dalam hal undang-undang tertentu secara tegas menyatakan
•             bahwa informasi yang diminta merupakan informasi rahasia).