Audiensi Pimpinan Pengadilan Agama Tasikmalaya Dengan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna | (13/09) Pimpinan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Ketua yaitu Drs. Subhan Fauzi, SH., MH. dan Wakil Ketua Drs. Muhammad Dihyah Wahid dengan didampingi Panitera Drs. Akhmad Jalaludin dan Sekretaris Zaini Rahman SH., MH. pada jam 14.00 s.d. 15.00 WIB beraudiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, S. Pd, M. AP. yang bertempat di ruang kerja lantai 3 Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua PA Tasikmalaya, Drs. Subhan Fauzi, SH., MH. menyampaikan informasi mengenai sidang keliling yang merupakan salah satu program dari Mahkamah Agung melalui PA Tasikmalaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu Pageurageung, Manonjaya, Taraju, Cikatomas dan Bantarkalong. Sidang keliling dilaksanakan agar masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut tidak perlu pergi ke kantor PA Tasikmalaya karena sidang dilaksanakan di tempat seperti di gedung dakwah atau KUA yang telah ditentukan. Beliau melanjutkan mengenai perkara yang ditangani Pengadilan Agama cukup beragam seperti perkara perceraian, ekonomi syariah serta sengketa wakaf, dispensasi nikah dan lain-lain.
Kemudian Wakil Bupati, H. Cecep Nurul Yakin, S. Pd, M. AP. tertarik membahas perihal perkara sengketa wakaf yang ternyata menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang memang di wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih sering terjadi sengketa wakaf seperti masjid dan pesantren. Penanganan perkara dispensasi nikah yang relatif banyak di wilayah kabupaten Tasikmalaya dalam dua tahun terakhir sehubungan dengan adanya revisi atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana batas usia nikah yang telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Ditambahkan pula informasi tentang program Pembebasan Biaya atau Prodeo yang membantu masyarakat kurang mampu dalam mengajukan perkara ke PA Tasikmalaya yang jumlah anggaran untuk tahun anggaran 2021 sebanyak 150 perkara.

Dilanjutkan oleh Panitera PA Tasikmalaya, Drs. Akhmad Jalaludin yang menyampaikan informasi mengenai program Pelayanan Terpadu yang melibatkan 3 lembaga yaitu Kementerian Agama, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama dan Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi masyarakat yang sudah berkeluarga namun belum memiliki dokumen keluarga bisa mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama kemudian setelah dikeluarkan penetapan maka Kementerian Agama akan mengeluarkan Buku Nikah. Setelah itu Disdukcapil menerbitkan akta kelahiran bagi keluarga yang sudah memiliki keturunan/anak.

Wakil Bupati, H. Cecep Nurul Yakin, S. Pd, M. AP. menginformasikan adanya rencana pembentukan Pembentukan Mal Pelayanan Publik/DPMPTSP di tahun 2022 dan mengajak Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk berpartisipasi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kantor pemerintah lain (BPN, Polres, Bank, Samsat, dan instansi lainnya).

(Red:Fik)